Beranda > Keprihatinan terhadap kondisi bangsa, menyongsong Pemilu 2009 > Kegagalan Partai Politik, sebuah tinjauan kritis sistem demokrasi Indonesia

Kegagalan Partai Politik, sebuah tinjauan kritis sistem demokrasi Indonesia

-PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT-

oleh: Yogi Pramadhika

Ada hal yang terlupakan dari agenda penting reformasi pasca orde baru, yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam konteks mengawal hasil-hasil reformasi, seperti melakukan control atas kinerja DPR dan DPD serta tetap mengambil sikap kritis terhadap perjalanan pemerintah. Hal ini tentunya lebih dikarenakan kegagalan partai politik untuk melakukan pendidikan politik di tingkat masyarakat bawah. Masyarakat hanya dijadikan sebagai basis untuk mendapatkan suara dalam momentum pemilu, dan sejalan dengan berakhirnya pemilu, meninggalkan masyarakat adalah sebuah hal yang wajar dilakukan oleh partai politik.

Alhasil, demokrasi yang di idam-idamkan hanya menjai mainstream bangsa Indonesia telah gagal, akibat tidak berjalannya pendidikan politik di masyarakat. Sehingga demokrasi yang ada di Indonesia berjalan dalam konteks prosedural dengan mengabaikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan Negara. Jika pola-pola demikian masih tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin jika demokrasi yang berjalan di Indonesia hanya akan dimiliki oleh para elit politik nasional semata. Berbagai fenomena signifikan akhir-akhir ini adalah sebuah fakta yang menjelaskan fenomena demokrasi prosedural dan demokrasi elit semata.
Sistem multipartai yang diharapkan bisa mampu menampung aspirasi dari setiap individu masyarakat yang dibawahnya sudah tidak lagi memberikan jaminan bahwa aspirasi masyarakat akan dipenuhi. Dengan demikian perlu adanya perubahan dan perbaikan atas sistem politik untuk mendorong demokrasi yang sesungguhnya. Harus diakui bahwa undang-undang Politik lebih merepresentasikan kepentingan partai politik dari pada kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Agenda besar untuk mempercepat transisi demokrasi di tingkat lokal atau yang dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADAL), tetap harus mendapatkan pengawalan dengan ketat. Mengingat berbagai konflik antar pendukung yang berbasiskan pada perbedaan sikap politik serta konflik akibat money politic sangat potensial terjadi dalam pilkada. Meskipun harus tetap diakui bahwa pilkada langsung adalah terobosan baru bagi sitem politik dan demokrasi di Indonesia. Tetapi jangan sampai cita-cita luhur transformasi dan transisi demokrasi di tingkat local harus diciderai oleh konflik historial antar pendukung.
Artinya bahwa agenda-agenda politik kedepan di Indonesia harus tetap di control oleh masyarakat yang memegang keadaulatan bangsa. Partisipasi rakyat harus dimaksimalkan dalam semua ranah dan sisi politik nasional.
Malah yang terjadi belakangan ini merupakan fenomena yang cukup tak menyenangkan bagi negara demokrasi. Yaitu angka golput yang cukup tinggi(partisipasi masyarakat tak begitu besar) dalam pilkada2 di Indonesia..

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: